PILKADA DAN FENOMENA POLITIK UANG: ANALISA PENYEBAB DAN TANTANGAN PENANGANANNYA

Abstract

Transisi demokrasi di Indonesia terjadi ketika era orde baru berganti dengan era reformasi yang secara simbolik ditandai dengan lengsernya presiden Soeharto dan terselenggaranya pemilihan umum secara langsung untuk pertama kalinya pada Tahun 1999. Kemudian berikutnya di tahun 2005 dilakukan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung. Sistem pemilihan secara langsung dipandang sangat sesuai dengan makna dan hakikat demokrasi, karena hak dasar rakyat untuk mendapatkan kebebasan berpendapat dan kesetaraannya dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara telah didapatkan. Pelaksanaan pemilihan umum termasuk didalamnya pemilihan umum kepala daerah secara procedural sudah mengalami banyak kemajuan, namun dari sudut hakikat demokrasi masih menyisakan berbagai persoalan yang menodai makna dan hakikat demokrasi tersebut, salah satunya adalah politik uang. Politik uang yang terjadi saangat didominasi oleh masih rendahnya kedewasaan berpolitik baik oleh kandidat maupun pemilihnya, sehingga melahirkan budaya permissive terhadap praktik politik uang. Upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir praktik uang, pertama; perbaikan aturan yang dapat segera menindak perilaku politik uang serta menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Kedua; konsistensi pelaksanaan edukasi politik bagi seluruh rakyat Indonesia secara terintegrasi sehingga bisa melahirkan kedewasaan berpolitik.