Dinamika Relasi Negara dan Civil Society dalam Pembangunan Perdamaian di Ambon 2002-2022

Abstract

Artikel ini mengkaji dinamika kontestasi kekuasaan dalam proses rekonsiliasi pasca konflik di Kota Ambon periode 2002-2022. Penelitian berfokus pada hubungan dialektis antara negara dan civil society dalam membangun perdamaian berkelanjutan setelah konflik komunal yang terjadi pada tahun 1999-2002. Dengan menerapkan teori pembangunan perdamaian John Paul Lederach yang menekankan pentingnya transformasi hubungan dan struktur sosial pada berbagai tingkatan masyarakat, serta konsep kontestasi kekuasaan Pierre Bourdieu yang memandang arena sosial sebagai ruang perjuangan simbolik, penelitian ini menganalisis bagaimana kekuasaan dinegosiasikan, diperebutkan, dan didistribusikan dalam proses rekonsiliasi. Melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara semi-terstruktur dan analisis dokumen, penelitian ini mengungkap bahwa rekonsiliasi di Ambon tidak berjalan linier, melainkan merupakan proses kompleks yang terbagi dalam tiga fase: fase inisiasi (2002-2007) yang didominasi pendekatan keamanan negara, fase konsolidasi (2008-2015) yang ditandai kolaborasi strategis, dan fase institusionalisasi (2016-2022) yang memperlihatkan penguatan peran civil society. Dinamika kekuasaan tercermin dalam kontestasi berkelanjutan antara pendekatan top-down negara dan inisiatif bottom-up oleh civil society, di mana kedua aktor saling menegosiasikan ruang dan legitimasi dalam mendefinisikan dan mengimplementasikan agenda perdamaian. Artikel ini berkontribusi pada pemahaman teoretis tentang politik rekonsiliasi dengan mendemonstrasikan bahwa keberhasilan pembangunan perdamaian bergantung pada transformasi relasi kekuasaan dan keseimbangan peran antara negara dan civil society.This article analyzes the dynamics of the relationship between the state and civil society in the peacebuilding process in post-conflict Ambon from 1999 to 2002. Using J.P. Lederach's conflict transformation theory framework and Pierre Bourdieu's social capital concept, this study explores the evolution of the relationship between the two actors during the period from 2002 to 2022. A qualitative research method with a case study approach is used to analyze the processes of reconciliation, rehabilitation, and social reconstruction. The findings show that the state-civil society relations have transformed from a hierarchical-centralist pattern to a collaborative-participative one. Civil society acts as a bridge in building trust among groups, while the state provides legal frameworks and structural support. The social capital accumulated through interfaith dialogues, joint economic programs, and cultural initiatives has proven effective in strengthening social cohesion and preventing escalation of horizontal conflicts in Ambon.