Regulasi dan Perlindungan Konsumen dalam Ekosistem Fintech Syariah: Posisi Aggregator sebagai Perantara Informasi Produk Keuangan

Abstract

Perkembangan pesat teknologi finansial (financial technology/fintech) telah melahirkan model bisnis baru, salah satunya aggregator yang berperan sebagai perantara informasi produk keuangan. Kehadiran aggregator mempermudah konsumen dalam membandingkan berbagai produk keuangan, namun sekaligus menimbulkan tantangan terkait transparansi informasi, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, khususnya pada produk keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum aggregator, mengkaji kewajiban regulasi terkait transparansi dan perlindungan konsumen, serta membandingkan praktik tata kelola pemasaran produk keuangan syariah yang melibatkan aggregator. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan serta dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 telah memberikan landasan normatif bagi pengaturan aggregator, namun implementasinya masih menyisakan celah, terutama dalam standardisasi penyajian informasi kepatuhan syariah. Analisis komparatif juga menemukan perbedaan orientasi antara aggregator konvensional dan aggregator khusus syariah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan klausul standar pada platform aggregator, meliputi kejelasan akad, transparansi biaya, serta mekanisme pengaduan yang terstruktur, guna meningkatkan perlindungan konsumen dan menjaga kepatuhan syariah. Kata kunci: aggregator keuangan; perlindungan konsumen; keuangan syariah; regulasi fintech; transparansi informasi.The rapid development of financial technology (fintech) has given rise to new business models, one of which is the aggregator, which functions as an intermediary for financial product information. The presence of aggregators facilitates consumers in comparing various financial products; however, it also poses new challenges related to information transparency, consumer protection, and compliance with Sharia principles, particularly in Islamic financial products. This study aims to analyze the legal position of aggregators, examine regulatory obligations concerning transparency and consumer protection, and compare governance practices in the marketing of Islamic financial products involving aggregators. The research employs a literature review and policy analysis of relevant laws, regulations, and related documents. The findings indicate that Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 4 of 2025 has provided a normative foundation for the regulation of aggregators; nevertheless, its implementation still leaves gaps, especially in the standardization of Sharia compliance information disclosure. The comparative analysis also reveals differences in orientation between conventional aggregators and Sharia-specific aggregators. This study recommends strengthening standard clauses on aggregator platforms, including clarity of contracts, fee transparency, and structured complaint-handling mechanisms, in order to enhance consumer protection and ensure Sharia compliance. Keywords: financial aggregators; consumer protection; Islamic finance; fintech regulation; information transparency.