KOMPETENSI, KOMPENSASI DAN SANKSI HUKUM PENGARUHNYA TERHADAP PERILAKU APARATUR DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI KOTA PALEMBANG

Abstract

Kompetensi, Kompensasi dan Sanksi hukum pengaruhnya terhadap Perilaku Aparatur dalam pengadaan Barang/jasadi Kota Palembang, dibawah koordinator Lembaga penelitian Universitas In do Global Mandiri Palembang ( Program Pascasarjana Studi ekonomi Manajemen)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pengaruh Kompetensi dan Kompensasi dan sanksi hukum pengaruhnya terhadap pengadaan Barang/jasa di Kota Palembang. Penelitian dilakukan selama 4 bulan terhadap 16 SKPD  dari populasi 190 Aparatur SKPD Dinas/Badan di Kota Palembang.   Analisis data penelitian menggunakan metode statistik deskriptif dan inferensial.  Model analisis menggunakan SPSS / Regresi Berganda dengan komposisi struktur  Kompetensi, Kompensasi dan Sanksi Hukum sebagai variabel eksogen dan Perilaku Aparatur sebagai variabel endogen.Hasil Penelitian menunjukan (1) pada sub-struktur pertama bahwa, Kompetensi dan Kompensasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku aparatur, namun secara parsial hanya kompetensi yang berpengaruh positif dansignifikan (2) pada struktur utama bahwa kompetensi, kompensasi dan sanksi hukum secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku aparatur di Kota Palembang.Dari hasil analisis  deskriptip  dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan perilaku aparatur di Kota Palembang variable sanksi hukum memiliki pengaruh lebih dominan dari pada variabel kompensasi dan variabel kompetensi indikator paling berpengaruh adalah pemalsuan dokumen lelang merupakan tindakan pidana dalam pengadaan bartang/jasa.Disarankan kepada para aparatur di Kota Palembang, bahwa untuk meningkatkan perilaku aparatur yang baik dalam pengadaan Barang/jasa  perlu perhatian di fokuskan pada upaya memperbaiki sistem kompensasi, honorarium panitia lelang dan untuk meningkatkan sanksi hukum perlu perhatian yang di fokuskan pada upaya kelengkapan lelang kepada rekanan diwajibkan meyediakan jaminan penawaran, untuk meningkatkan  Kompetensi aparatur perlu adanya pembekalan tentang pemahaman pengadaan barang/jasa.Kata Kunci : Kompetensi, Kompensasi, Sanksi hukum,dan Perilaku Aparatur