Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri Box Culvert

Abstract

This study analyzes the Judgment Review Number 2016/B/PK/PJK/2017 regarding the Value Added Tax dispute for the construction of the box culvert construction. The method used is a normative juridical research method with the approach of laws, cases, and analysis. The results showed that the opinion of the tax authorities that the calculation of the area of the box culvert building which was built separately by adding all the building units was rejected by the Tax Court Judge who argued that it should be calculated per unit. In addition, it is also necessary to consider the function of the building whether it must be a single unit or function separately. The opinion of the tax authorities that the box culvert building activity is self-building activity not by a third party or by a contractor because the taxpayer cannot show a tax invoice as evidence of having been collected Value Added Tax by the contractor was also rejected by the Tax Court Judge and strengthened by the Supreme Court Judge, because of the obligation to make tax invoices are in the third party, so taxpayers should not have to prove. The limitation provisions subject to Value Added Tax for Building Your Own Activities at this time are the building area, the concept of Value Added Tax is imposed on value added which is more identical to price or money. It is proposed that the limitation for the imposition of Value Added Tax for Self-Building Activities is the value or price of buildings in accordance with the limits of Value Added Tax small entrepreneurs, namely the gross turnover and / or gross revenues of not more than IDR 4,800,000,000.00 a year or IDR 400,000,000.00 per month.Penelitian ini menganalisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 2016/B/PK/PJK/2017 tentang sengketa Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri pembangunan box culvert. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat fiskus bahwa penghitungan luas bangunan box culvert yang dibangun terpisah-pisah dengan menjumlahkan seluruh unit bangunan ditolak Hakim Pengadilan Pajak yang berpendapat seharusnya dihitung per unit. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan fungsi bangunan tersebut apakah harus merupakan satu kesatuan atau berfungsi secara terpisah. Pendapat fiskus bahwa kegiatan membangun box culvert adalah Kegiatan Membangun Sendiri bukan oleh pihak ketiga atau oleh kontraktor karena wajib pajak tidak bisa menunjukkan faktur pajak sebagai bukti telah dipungut Pajak Pertambahan Nilai oleh kontraktor juga ditolak oleh Hakim Pengadilan Pajak dan dikuatkan oleh Hakim Agung, karena kewajiban membuat faktur pajak ada pada pihak ketiga, sehingga wajib pajak tidak seharusnya harus membuktikan. Ketentuan batasan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri saat ini adalah luas bangunan, konsep Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pertambahan nilai yang lebih identik dengan harga atau uang. Diusulkan Batasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri adalah nilai atau harga bangunan dengan besaran sesuai dengan batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai yaitu jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 setahun atau Rp400.000.000,00 per bulan