Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Objeknya Masih Dalam Sengketa di Pengadilan

Abstract

Notaris membuat akta dalam bentuk akta PPJB didasarkan atas perjanjian pemberian kuasa, yang berarti terjadi hubungan hukum antara pemberi dengan penerima kuasa didasarkan atas perjanjian. Kewenangan Notaris membuat Akta Autentik bersumber dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Guna menghindari adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengarah kepada tindakan Notaris yang dapat dijerat oleh pasal-pasal pemidanaan, Notaris dalam membuat Akta Autentik khususnya akta PPJB harus senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini, mengenai kedudukan akta PPJB diketahui objek masih dalam sengketa di pengadilan dan akibat hukumnya. Tesis ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) dengan analisis kualitatif terhadap data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang kedudukan akta PPJB diketahui objek masih dalam sengketa di pengadilan tidak sah dikarenakan perbuatan hukum jual beli melalui PPJB tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan syarat materil dalam membuat akta PPJB. Akibat hukum akta PPJB diketahui objeknya masih dalam sengketa di Pengadilan yaitu batal demi hukum dan tidak mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga, prestasi yang telah dilakukan kembali seperti semula. Selain itu, berakibat pada Notaris dapat dimintakan tanggung jawab secara UUJN dan kode etik dalam membuat akta PPJB dimana diketahui objeknya masih dalam sengketa di pengadilan.