DESENTRALISASI DENGAN SISTEM FEDERAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI NEGARA

Abstract

Kebijakan tentang otonomi daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 harus dipahami dalam setting sosial dan politik. Latar belakang munculnya dan semangat zaman yang menjiwai disusunnya kedua Undang-Undang tersebut. Dengan memahami setting sosial politik kedua pada saat kedua Undang-Undang tersebut disusun dan membandingkan dengan setting politik yang melatari lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 sebagai peraturan pelaksanaannya, danakan mengantarkan pada penjelasan tentang substansi, makna dan implikasi dari kebijakan yang dimuat di dalamnya.