Kebutuhan pemerintah Indonesia atas Humas pemerintah tidak lagi dalam tataran wacana atau sekedar konsep secara keIlmuan, keberadaan Humas pemerintah didorong atas kebutuhan pemerintah untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh pemerintah kepada ,asyarakat guna memperoleh dukungan dan untuk menerangkan apa dan bagaimana yang dilakukan pemerintah sehingga lingkungan masyarakat dalam dan masyarakat luar percaya. sudah sejak lama pemerintah di Indonesia termasuk pemerintah daerah memiliki Humas pemerintah, bahkan khusus di lingkungan pemerintah, profesi ini tergabung dalam wadah BakoHumas. Fakta yang ada dan berkembang mengisyaratkan sekaligus mempertanyakan mengenai kinerja Humas Pemerintah selama ini. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsi kinerja Humas pemerintah khususnya Humas Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Untuk mencapai tujuan penelitian, metode yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket. Temuan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa: pertama, kinerja Humas pemerintah lebih banyak menerimaan teguran dibanding pujian/penghargaan atas hasil kerja; kedua, pegawai di bagian Humas pemerintah sangat sedikit yang berlatar belakang pendidikan formal komunikasi, terlebih lulusan keHumasan selain itu pegawai juga jarang mendapat pendidikan non formal bidang keHumasan; ketiga, aktivitas Humas pemerintah lebih tertumpu pada kegiatan rutin berupa penyediaan informasi bagi media. Konsekuens dari temuan penelitian ini adalah perlunya pengembangan kompetensi pegawai Humas pemerintah melalui linieritas bidang kerja dan pendidikan bagi pegawai baru dan pelatihan bidang keHumasan bagi petugas yang sudah ada. DOI: 10.24198/jkk.vol4n2.2
Mendeley helps you to discover research relevant for your work.
CITATION STYLE
Rahmat, A., & Bakti, I. (2016). KINERJA HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA BARAT. Jurnal Kajian Komunikasi, 4(2), 133–141. https://doi.org/10.24198/jkk.vol4n2.2