IMPLIKASI KEBIJAKAN RELOKASI KAPAL IZIN PUSAT TERHADAP NELAYAN LOKAL DI KEPULAUAN ARU

Abstract

Kebijakan yang diambil Kementerian Kelautan Perikanan berupa relokasi wilayah tangkap  kapal berijin pusat ( > 30 GT) dari WPP 712 ke wilayah-wilayah yang dianggap masih mempunyai sumberdaya perikanan yang lebih moderat, di antaranya ke WPP 718 memberikan dampak bagi masyarakat di wilayah tujuan relokasi. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan implikasi nelayan pendatang terhadap relasi dan pola usaha nelayan lokal yang berada di Kepulauan Aru. Kajian ini dilakukan di Kota Dobo dan beberapa desa di Kepulauan Aru sebagai salah satu lokasi relokasi kapal berijin pusat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran kondisi secara nasional, meskipun pendalaman dilakukan pada lokasi sampel yang terbatas. Hasil penelitian memperlihatkan jumlah kapal berijin pusat di Wilayah Pengelolaan Perikanan 718 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu 293,2% selama periode 2015-Maret 2018 dan terdapat potensi konflik terkait perebutan ruang tangkapan dan perubahan terhadap potensi relasi produksi ilegal. Title: Policy Implications of Relocating Centralized Vessels Licensie to Local Fishers in the Aru IslandsThe policy of Ministry of Marine Affairs and Fisheries to relocate the capture areas of  in central licensed vessels (> 30 GT) from Fisheries Management Area (WPP) 712 to other more moderate fishery areas including to WPP 718 gives an impact on communities in the destination areas. This paper aims to describe the implications of migrant fishers on the relations and business patterns of local fishers in the Aru Islands. This study was conducted in Dobo City and several villages in the Aru Islands as one of destination fishing area. This is a descriptive qualitative reserach. This study gives an overview of national condition, even though more comprehensive analysis focused on limited sample location. The results showed a significant increase in the number of central licensed vessels in the WPP 718 Fisheries Management Region of 293.2% during 2015 to March 2018. This study also found potential conflicts related to struggle for fishing areas and changes to the potential of illegal production.