PERAN AKTOR KEBIJAKAN PADA NETWORKING KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Abstract

Kebakaran lahan dan hutan (karhutla) membawa kerugian ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikandantransportasi yang besar pada masyarakat secara luas. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran aktor kebijakanpada pola jejaring organisasi yang terlibat dalam peneglolaan lahan gambut di Kabupaten Rokan Hilir. Metodeyangdigunkan adalah kualitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Unit analisis dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan tentang peranaktorkebijakan pada jejaringan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPolahubungan koordinasi formal antar-instansi dalam kerja penanganan dan pengendalian karhutla, dan instansi-instansi pemerintah yang terlibat, status personil Tim Posko Siaga Darurat Penanggulangan Kebakaran hutan danlahandidaerah yang bersifatex officio sesuai dengan SK Bupati yang diperbarui per tiga (3) bulan. Komunikasi ataupertemuan antar-lintas instansi biasanya bersifat responsif dan menjadi intens terutama tatkala terjadi situasi darurat kebakaran hutan/lahan. Pada konteks jaringan instansi pengendali kebakaran hutan dan lahan koordinasi lebihdiartikan sebagai koordinasi operasional, teknis, dan administratif yang bersifat koordinasi formal maupunkoordinasi informal. Koordinasi antar organisasi secara formal berdasarkan Surat Keputusan (SK). Sementarakoordinasi informal terjalin antar agen dari organisasi-organisasi perangkat daerah yang berbeda karena namunsama-sama terlibat dalam kerja Pengendalian kebakaran hutan dan lahan