ETIKA BIROKRAT DALAM PELAYANAN PUBLIK

Abstract

Abstrak Masyarakat yang semakin kritis dan berani untuk mengajukan keinginan, tuntutan dan aspirasinya, serta melakukan kontrol atas kinerja pemerintah. Masyarakat semakin berani menuntut birokrasi publik untuk mengubah posisi dan perannya dalam memberikan layanan publik. Penelitian ini bertujuan ini untuk untuk mengetahui penerapan etika birokrasi berlandaskan kode etik dalam pelayanan publik. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Semangat otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya memandirikan Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah haruslah selalu tanggap dalam merespon serta menyikapi kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research), penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku atau sumber keputusan lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Permasalahan mendasar dalam proses pelayanan publik di Indonesia adalah tentang etika. Tidak ada standar universal tentang norma atau etika serta sanksi yang mengatur secara khusus untuk pelanggaran yang dilakukan aparat dalam pelayanan publik.  Abstract People who are increasingly critical and brave to put forward their wishes, demands and aspirations, and exercise control over government performance. People are increasingly daring to demand the public bureaucracy to change its position and role in providing public services. This study aims to determine the application of bureaucratic ethics based on a code of ethics in public services. Regency and City Governments are expected to be the spearhead in the implementation of services to the community in the regions. The spirit of regional autonomy is basically an effort to make local governments independent in carrying out and carrying out government tasks, development and community empowerment in the regions. For this reason, the Regional Government must always be responsive in responding to and responding to the needs and desires of the community. This research uses library research method, research whose main object is books or other decision sources. The results of the study show that the fundamental problem in the process of public service in Indonesia is about ethics. There are no universal standards of norms or ethics as well as sanctions that specifically regulate violations committed by officials in public services.