Praktek Cerai Rujuk di Desa Pedamaran Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Abstract

Referral divorce practices must be carried out in the Religious Courts. However, there are still many people who divorce and reconcile without involving the Religious Courts, as is often done by people in Pedamaran Village, Pedamaran District, Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra. Therefore, this research wants to know about the implementation of the divorce practice in Pedamaran Village which will be studied in terms of Islamic law and applicable legislation. The aim of the research is to find out how the study of Islamic law and legislation regarding the practice of divorce is referred to in Pedamaran Village. This type of research is field research, meaning that this research is carried out directly on the research object to obtain complete data. The data collection techniques in this study were carried out using observation, interview and documentation techniques. The approach method uses the comparative method. The results of the study show that the practice of referral divorce carried out by the Pedamaran village community is in accordance with Islamic law, so that the practice of referral divorce is legal. However, according to Law Number 16 of 2019, the practice of divorce and reconciliation in Pedamaran Village is illegal, because the divorce was not carried out at the Religious Court and reconciliation was not carried out in front of the marriage registrar. This shows that there are still many people who have not complied with the applicable laws and regulations, so it is necessary to hold socialization so that people are aware of the law.Praktek cerai rujuk harus dilaksanakan di Pengadilan Agama. Akan tetapi, masyarakat masih banyak yang melakukan cerai rujuk tanpa melibatkan Pengadilan Agama, seperti yang sering dilakukan oleh masyarakat pada Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.  Oleh sebab itu, penelitian ini ingin mengetahui tentang pelaksanaan praktek cerai rujuk di Desa Pedamaran tersebut yang akan dikaji dari segi hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana kajian hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan terhadap praktek cerai rujuk di Desa pedamaran. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research), artinya  penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data secara lengkap. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dilakukan dengan mengunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode pendekatan menggunakan metode komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek cerai rujuk yang dilakukan oleh masyarakat desa Pedamaran sesuai dengan hukum Islam, sehingga praktek cerai rujuk tersebut adalah sah. Akan tetapi, menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, praktek cerai rujuk di Desa Pedamaran tidak sah, sebab perceraian tersebut tidak dilakukan di Pengadilan Agama dan rujuk pun tidak dilakukan di depan pegawai pencatat nikah. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diadakannya sosialisasi agar masyarakat sadar akan hukum.