Evaluasi Implementasi Peraturan LKPP No 7/2021 tentang SDM PBJ di Kabupaten Ogan Ilir

Abstract

Abstrak PBJ merupakan elemen kunci dalam strategi pertumbuhan dan pelayanan publik pemerintah Indonesia. Namun, tantangan seperti birokrasi yang kompleks, risiko korupsi, dan kurangnya transparansi masih perlu diatasi. Hasil SPI KPK Tahun 2023 menunjukkan Kabupaten Ogan Ilir masih masuk kategori rentan penyimpangan. E-procurement dianggap sebagai solusi potensial, tetapi implementasinya perlu perubahan mendasar dalam proses administrasi dan pengelolaan SDM. Untuk itu, penelitian ini mengevaluasi penerapan Peraturan LKPP 7/2021 tentang SDM PBJ di Kabupaten Ogan Ilir menggunakan kerangka evaluasi OECD yaitu Input, Process, Output, Intermediate Outcome, dan Strategic Outcome. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan LKPP 7/2021 di Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan hasil positif dalam beberapa aspek seperti adanya anggaran dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam pemenuhan kebutuhan SDM yang berkompeten. Beberapa hambatan termasuk persepsi risiko hukum yang tinggi, kurangnya minat PNS untuk beralih menjadi JF PPBJ, dan adanya benturan peraturan. Ada peningkatan dalam kinerja PBJ di Kabupaten Ogan Ilir,namun penilaian kualitas pengelolaan PBJ oleh pemangku kepentingan masih menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Oleh karena itu, perlu ada upaya intensif untuk meningkatkan kesesuaian antara persyaratan kompetensi dan praktik pelaksanaan, memperkuat minat PNS untuk menjadi pengelola PBJ, dan meningkatkan sosialisasi terkait tata cara menjadi JF PPBJ, agar SDM PBJ yang profesional dan berintegritas dapat tercapai dengan lebih baik. Kata kunci: SDM PBJ,  Peraturan LKPP 7/2021, Evaluasi Kebijakan