International Law Analysis of The Restrictions Imposed on Remote Sensing Satellite Through Shutter Control

Abstract

AbstractThis paper addresses the issue concerning state’s control over the activities of remote sensing (RS) satellites that can surveil its territory, as well as other states territories, and also able to disseminate confidential information, which could jeopardize the state’s national security and foreign policy. The author proposes that Indonesia should assert its right to control the activities of RS satellites as other countries do through ‘shutter control’ regulations. The author also examines several approaches that could be used to determine the allowed RS satellite activities, as well as other countries practices that might help to formulate new norms concerning space-based activities.IntisariTulisan ini membahas isu kendali negara atas aktivitas satelit penginderaan jarak jauh, berdasarkan masalah kemampuan satelit penginderaan jarak jauh untuk pengamatan atas wilayah nasional negara asalnya juga negara-negara lain, menyebarkan informasi yang bersifat rahasia yang berbahaya bagi keamanan nasional dan kebijakan internasional negara tersebut. Penulis menyarankan agar Indonesia menyuarakan hak mengendalikan aktivitas satelit penginderaan jarak jauh sebagaimana dilakukan negara-negara melalui regulasi ‘kendali bidik’. Tulisan ini pun menganalisa pendekatan yang bisa digunakan untuk menentukan aktivitas satelit penginderaan jarak jauh yang diperbolehkan dan praktek negara-negara dapat membantu pembentukan norma baru dalam aktivitas luar angkasa.