IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN JATIROGO KABUPATEN TUBAN

Abstract

Adanya COVID-19 mendorong pemerintah mengambil kebijakan guna mengatasi penyebaran COVID-19. Kebijakan SIAK merupakan upaya dalam mengoptimalkan social distancing oleh pemerintah Kabupaten Tuban untuk seluruh Kecamatan di Tuban. Layanan yang disediakan meliputi kepengurusan KK, E-KTP, KIA, akta kelahiran, akta kematian serta SKPT. Sesuai hasil awal obervasi, ditemukan adanya keterlibatan calo dalam kepengurusan dokumen adminduk oleh masyarakat. Permasalahan lain mengenai sosialisasi yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan kependudukan melalui SIAK di masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Jatirogo dalam upaya membantu memaksimalkan social distancing. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitan menggunakan teori implementasi Matland yang menggunakan “empat tepat” sebagai ukuran keefektivan kebijakan, terdiri dari : ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan pada ketepatan kebijakan, dinilai sudah tepat dimana kebijakan ini cukup mampu mengoptimalkan social distancing. Pada ketepatan pelaksanaan ditemukan fakta bahwa penyelesaian dokumen tidak sesuai dengan SOP yang ada dikarenakan kendala jaringan, yang pada akhirnya memunculkan praktek calo yang dipilih masyarakat sebagai jalan pintas. Pada ketepatan target, target yang di intervensi sudah sesuai sasaran, walau pada realitanya SIAK belum bisa diakses mandiri oleh masyarakat. Pada ketepatan lingkungan menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui mengenai aplikasi SIAK dan memilih jalan pintas melalui calo jika kebutuhan dokumen sangat mendesak. Saran dari peneliti adalah kedepannya pihak pembuat kebijakan memberikan akses kepada masyarakat, agar bisa mengakses secara mandiri dan memperluas sosialisasi. Kata Kunci: Implementasi, SIAK, COVID-19 The apperances of the COVID-19 has made the government to take policies to overcome the spread of the COVID-19. The SIAK policy is an effort to optimize social distancing by the Tuban Regency government for all sub-districts in Tuban. The services provided include the management of KK, E-KTP, KIA, birth certificates, death certificates and SKPT. According to the initial results of observations, it was found that there was involvement of brokers in managing administrative documents by the community. Another problem is about the uneven socialization. This study aims to determine the implementation of population service policies through SIAK during the COVID-19 pandemic in Jatirogo District in an effort to help maximize social distancing. The method used in this research is a qualitative approach with a descriptive type of research. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. The focus of the research uses Matland's theory of implementation which uses "four points" as a measure of policy effectiveness, consisting of: policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy and environmental accuracy. The results of the study show that in terms of policy accuracy, is considered appropriate, where this policy is quite capable of optimizing social distancing. On the accuracy of the implementation, it was found that the completion of the document was not in accordance with the existing SOP due to network constraints, which in turn led to the practice of middlemen who were chosen by the community as a shortcut. In terms of targeting accuracy, the intervention targets were on target, although in reality SIAK could not be accessed independently by the community. The accuracy of the environment shows that there are still people who do not know about the SIAK application and choose shortcuts through brokers if the need for documents is very urgent. Suggestions from researchers are that in the future the policy makers will provide access to the community, so that they can access independently and expand socialization. Keywords: Implementation, SIAK, COVID-1