Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Karyawan Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Abstract

In the article, the focus of the discussion is on employee terminations that occur during a pandemic, and the things that companies must fulfill when terminating employment, in terms of Sharia Economic Law. The Covid-19 pandemic that hit caused the government to issue a policy to limit the movement of people by implementing a lockdown and/or PSBB policy. The program caused a stagnation of the wheels of the community's economy. Entrepreneurs suffer losses due to unstable economic conditions, and people's purchasing power has decreased drastically. Thus, to avoid greater losses, many companies cut production costs by terminating their employees. From the results of the study, it is known that termination of employment during the pandemic is included in the ijarah category which is in the company's department, which acts as musta'jir (tenant). In ijarah, musta'jir is allowed to terminate the employment relationship with strong reasons, for example, because of the threat of bankruptcy. The things that must be fulfilled by the company such as severance pay and long service awards are adjusted to the applicable law. If there is still a dispute, then the parties can use the islah agreement to find a middle way. So it can be concluded that termination of employment during a pandemic is something that is allowed according to sharia economic law, provided that the company's obligations to employees affected by the termination must be carried out, and if no agreement is reached between the company and employees regarding their respective rights and obligations. each party, then the parties can choose the islah method to find the best solution.Fokus pembahasan artikel ini adalah pemutusan hubungan kerja karyawan yang terjadi saat pandemi, dan hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan saat pemutusan hubungan kerja, ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Pandemi Covid-19 yang melanda menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi pergerakan masyarakat dengan menerapkan kebijakan lockdown dan/atau PSBB. Program tersebut menyebabkan tersendatnya roda perekonomian masyarakat. Pengusaha mengalami kerugian dikarenakan kondisi perekonomian tidak stabil, dan daya beli masyarakat mengalami penurunan drastis. Sehingga, untuk menghindari kerugian yang lebih besar, banyak perusahaan yang melakukan pemangkasan biaya produksi dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para karyawannya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemutusan hubungan kerja saat pandemi masuk dalam kategori ijarah yang di fasakh pihak perusahaan, yang bertindak sebagai musta’jir (penyewa). Dalam ijarah, musta’jir diperbolehkan memutus hubungan kerja dengan alasan yang kuat, misalnya karena terancam bangkrut. Adapun hal-hal yang harus dipenuhi oleh perusahaan seperti uang pesangon dan penghargaan masa kerja disesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku. Jika masih terjadi perselisihan, maka para pihak dapat menggunakan akad islah untuk mencari jalan tengah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemutusan hubungan kerja saat pandemi merupakan suatu hal yang dibolehkan menurut hukum ekonomi syari’ah, dengan ketentuan kewajiban perusahaan terhadap karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja harus dilaksanakan, dan bila tidak tercapai kesepakatan antara pihak perusahaan dan karyawan terkaih hak dan kewajiban masing-masing pihak, maka para pihak dapat memilih metode islah untuk mencari solusi terbaik.