Pencegahan Perkawinan Anak di NTB: Perspektif Kebijakan dan Masyarakat dalam Perspektif Gender

Abstract

Artikel ini membahas fenomena pencegahan perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan fokus pada kebijakan dan perspektif gender. NTB memiliki indeks bias gender tertinggi ketiga di Indonesia, mencapai 0,490 setelah Jambi dan Sulawesi Tenggara. Fenomena perkawinan anak juga marak di NTB, mendorong pemangku kebijakan untuk mengimplementasikan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sebagai upaya pencegahan. Penelitian ini menganalisis PUP sebagai objek kajian dengan perspektif gender dari pemangku kebijakan dan masyarakat. Faktor penyebab bias gender dalam pencegahan perkawinan anak di NTB diuraikan dalam penelitian lapangan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku kebijakan mengedepankan keadilan gender, namun masyarakat memiliki pandangan yang timpang terkait penyelenggaraan PUP di NTB. Peran minim perempuan dalam ruang publik disebabkan oleh keterikatan masyarakat pada penafsiran nash secara absolut, menciptakan tiga bentuk bias gender pada perempuan NTB: marginalisasi, subordinasi, dan stereotype. Pentingnya pendekatan holistik dan inklusif dalam pengembangan kebijakan pencegahan perkawinan anak di NTB disorot. Artikel ini memberikan wawasan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dengan memperhatikan norma dan sikap masyarakat terhadap gender.This article discusses the phenomenon of preventing child marriage in West Nusa Tenggara (NTB) with a focus on gender policies and perspectives. NTB has the third highest gender bias index in Indonesia, reaching 0.490 after Jambi and Southeast Sulawesi. The phenomenon of child marriage is also widespread in NTB, encouraging policy makers to implement the Marriage Age Maturation Program (PUP) as a prevention effort. This research analyzes PUP as an object of study with a gender perspective from policy makers and society. The factors causing gender bias in preventing child marriage in NTB are described in descriptive-qualitative field research. The research results show that policy makers prioritize gender justice, but the community has an unequal view regarding the implementation of PUP in NTB. The minimal role of women in the public sphere is caused by society's attachment to absolute interpretations of the text, creating three forms of gender bias in NTB women: marginalization, subordination, and stereotypes. The importance of a holistic and inclusive approach in developing policies to prevent child marriage in NTB is highlighted. This article provides insight into increasing policy effectiveness by paying attention to societal norms and attitudes towards gender.