Implementasi Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo

Abstract

Peran hak asasi manusia dalam pemerintahan mempunyai pengaruh yang besar terhadap berlangsungnya aktivitas yang dilakukan oleh pejabat pemerintah di suatu negara untuk mencapai tujuan negara. Namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Mengingat pentingnya pelayanan publik berbasis hak asasi manusia yang diberikan kepada masyarakat, sehingga sering dijadikan salah satu indikator keberhasilan suatu rezim pemerintahan. Dengan kondisi yang belum maksimal khususnya dalam pelayanan berbasis hak asasi manusia, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan pelaksanaan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia. Penelitian mengenai pelayanan publik berbasis hak asasi manusia ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, atau menggambarkan keadaan objek yang diteliti apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo telah terlaksana sesuai dengan standar pelayanan publik berbasis hak asasi manusia yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022.