Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu (Studi Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penanggulangan dan kendala penanganan tindak pidana pemilu di Pulau Lombok. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian pada Bawaslu Prov. NTB dengan cakupan wilayah di Pulau Lombok. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kasus  tindak pidana pemilu di Bawaslu Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB)  pada wilayah pulau Lombok adalah sebesar 59 kasus. Dari total 59 kasus tersebut, sebesar 50 kasus tidak terpenuhi unsur sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, sedangkan 9 kasus telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Mekanisme penanganan yang dilakukan adalah: Pertama, menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaranPemilu di wilayah provinsi. Kedua, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu diwilayah provinsi. Ketiga,  menyerahkan  penyidikan tindak pidana pada Sentra Gakkumundu dalam hal ini dilakukan Kepolisian. Keempat, menyampaikan hasil pengawasan. Penyelesaian tindak pidana pemilu di wilayah pulau Lombok sebagian besar tidak terpenuhi unsur formil dan materil. Kendala penanggulangan: Pertama, kendala substansi hukum meliputi adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan tindak pidana pemilu, pemenuhan unsur formil dan materil, pembatasan waktu, minim pengaturan administrasi, manajemen, dan keadilan pemilu. Kedua, kendala penegak hukum yaitu masih minimnya pemahaman hukum, seperti kekeliruan pemahaman mengenai operasi tangkap tangan dalam tindak pidana pemilu yang di Bawaslu dikenal dengan hasil pengawasan. Ketiga, kendala masyarakat yaitu keberpihakan masyarakat pada calon tertentu yang melakukan pelanggaran dan masih toleran terhadap politik uang.