Desa Mandiri Maritim: Wujud Ketahanan Maritim Melalui Penguatan Kapasitas Masyarakat Pesisir di Desa Ponipingan, Sulawesi Tengah

Abstract

Kondisi eksisting desa Ponipingan sebagai desa pesisir merupakan peluang sekaligus tantangan untuk mengubah paradigma berpikir tentang konsep ketahanan laut. Paradigma yang dibangun adalah konsep ini terkait dengan aspek militer dan aspek keamanannya, bahkan dari segi pengelolaan, masyarakat desa Ponipingan kurang berminat untuk mengelola ruang laut dan hasil laut secara maksimal. Artikel ini bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan pengabdian berupa publikasi terkait penguatan kapasitas desa melalui pengelolaan sampah/limbah laut sebagai bentuk ketahanan bahari desa Ponipingan yang merupakan wilayah pesisir Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan konsep sistem integrasi “Desa Mandiri Maritim atau Desa Mandiri Maritim” sebagai bentuk ketahanan maritim dan metode pelatihan sebagai bentuk pemberdayaan kepada masyarakat. Jika ditelaah secara mendalam, program-program yang dilakukan dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang pendidikan maritim khususnya dalam aspek hukum masih dirasa kurang karena banyak program yang dilaksanakan hanya berpusat pada bagaimana sistem administrasi kelembagaannya. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pemerintahan ini sangat penting, namun pendidikan maritim dan pangan di desa memiliki peran juga dalam mewujudkan pembangunan nasional. Bagaimana tidak, pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa tanpa dilandasi wawasan hukum dapat turut menjerumuskan aparat desa ke dalam permasalahan hukum. Artikel disusun secara normatif kualitatif berdasarkan data dan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Rangkaian konsep ketahanan maritim tersebut menghasilkan peningkatan kapasitas desa dari masyarakat hingga aparatur desa. Salah satu indikator peningkatan kapasitas desa adalah terbangunnya sistem integrasi Desa Mandiri Maritim sebagaimana tertuang dalam rancangan keputusan kepala desa Ponipingan