Relasi Nilai Politik, Proses Teknokratis, dan Partisipatif dalam Mengakomodir Kebutuhan Masyarakat Kota pada Arena Perencanaan dan Penganggaran

Abstract

Skema perencanaan dan penganggaran mengharuskan adanya relasi antara nilai politik, proses teknokratis, dan partisipatif sebagai konstruksi demokratisasi kebijakan.  Sempitnya penyerapan apirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirasakan selama ini akibat dari kurang padunya hasil rumusan antara perencanaan politik, teknokratis, dan partisipatif dalam rencana pembangunan. Kecenderungan modus perencanaan dan penganggaran di daerah masih terlalu bersifat teknokratis dan politis yang tidak di imbangi dengan aspek partisipasi yang nyata. Peran lembaga perencana pembangunan daerah sebagai Lembaga teknis perencanaan yang diharapkan menjadi mediator dalam perencanaan pembangunan dalam pelaksanaannya tidak bisa berbuat banyak karna masih di bawah tekanan politik oleh penguasa dan kelompok kepentingan lainnya. Peran esensial para aktor pembangunan seperti partai politik, kelompok kepentingan, maupun para kelompok penekan dalam mengartikulasikan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan daerah tidak berjalan pada garis integritas sistem politik. Beberapa hal yang mempengaruhi kebutuhan masyarakat sulit terakomodir yakni datang dari tingkat kepentingan politik, kualitas usulan, dan keprofesionalan aparatur lembaga perencana.