Urgensi Penguatan Partisipasi Publik dalam Pemilu: Peran KPU dan Bawaslu dalam Konteks Demokrasi Indonesia

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi dan strategi penguatan partisipasi publik dalam pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, dengan fokus pada peran penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat merupakan pilar utama demokrasi yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat. Meskipun secara prosedural pemilu telah berlangsung secara bebas dan adil, tingkat partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan fluktuatif dari tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi pustaka (library research) dan bersifat deskriptif, dengan mengkaji literatur relevan berupa buku, jurnal ilmiah, artikel berita, dan dokumen resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam pemilu tidak hanya penting untuk memperkuat stabilitas demokrasi dan menjamin legitimasi pemerintahan, tetapi juga mencerminkan keberfungsian sistem demokrasi secara substantif. KPU berperan dalam meningkatkan partisipasi melalui pendidikan politik, sosialisasi, serta pendampingan bagi pemilih rentan, khususnya penyandang disabilitas. Di sisi lain, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu, serta membangun kolaborasi dengan masyarakat sebagai bentuk pengawasan partisipatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi publik yang efektif hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu secara aktif melibatkan masyarakat melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan inklusif.