The Cooperation Pattern between the Maluku Provincial Government and the Private Sector in the Arrangement and Normalization of Ex-Illegal Gold Mining Allegedly Prone to Corruption

Abstract

Kabupaten Buru sejak 1970 dikembangkan sebagai daerah transmigrasi. Nuansa pertanian menjadi karakteristik Kabupaten Buru sehingga ditetapkan sebagai daerah lumbung beras nasional. Namun sejak ditemukan emas di Gunung Botak dan Gogrea pada 2011, Kabupaten Buru berubah menjadi daerah pertambangan emas ilegal. Akibatnya terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang masif disebabkan penggunaan sianida dan mercuri oleh penambang ilegal. Mengatasi persoalan ini, Pemerintah Provinsi Maluku bekerjasama dengan pihak ketiga (swasta) melakukan normalisasi dan perbaikan lingkungan di bekas tambang ilegal tetapi kerjasama dimaksud diduga rawan korupsi. Tujuan penelitian ini adalah melakukan pencegahan korupsi disektor ini. Metode penelitian menggunakan Social Network Analysis, datanya bersifat kualitatif. Temuan penelitian yaitu kerjasama antara pemerintah Provinsi Maluku dengan pihak ketiga (swasta) yang diduga rawan korupsi dapat dicegah dengan melakukan pemetaan kerawanan korupsi untuk mengetahui pola relasi antar aktor kerjasama yang dapat cendrung mudah disuap sehingga diperoleh model kerjasama yang tidak berimplikasi korupsi. Kata kunci: Korupsi; Pertambangan; Kerjasama; Pemda; Swasta;