Akibat Hukum Penerbitan Hak Guna Bangunan Di Atas Laut Dakam Perspektif Hukum Agraria Dan Tata Ruang

Abstract

Penerbitan Hak Guna Bangunan di atas wilayah laut menjadi polemik hukum di Indonesia karena bertentangan dengan kebijakan Undang-Undang Pokok Agraria yang secara eksplisit menetapkan bahwa objek HGB adalah tanah. Studi ini ingin mengujikan keabsahan hukum diterbitkanya HGB di atas laut juga akibat hukum yang ditimbulkannya, secara bermetode hukum normatif dengan berpendekatan konseptual serta undang-undang. Studi ini menampilkan bila penerbitan HGB di atas laut merupakan bentuk penyimpangan hukum karena laut tidak termasuk objek hak atas tanah. Tindakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih regulasi antara UUPA dan undang-undang sektoral seperti Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, serta berdampak negatif terhadap akses masyarakat pesisir dan kelestarian lingkungan laut. Kasus penerbitan HGB di Desa Kohod menjadi contoh nyata lemahnya koordinasi antarinstansi dan celah hukum yang dimanfaatkan oknum tertentu. Penerbitan HGB hanya sah apabila dilakukan di atas tanah hasil reklamasi yang telah ditetapkan sebagai tanah negara. Sehingga dibutuhkan harmonisasi regulasi antara hukum agraria serta kelautan, penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap hak masyarakat pesisir. Studi ini berkontribusi terhadap pembaruan sistem hukum pertanahan di Indonesia agar sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan pembangunan berkesinambungan, khususnya dalam konteks pengelolaan wilayah laut serta pesisirnya yang semakin strategis di era pemanfaatan ruang untuk masa depan.