PENETAPAN ASPEK HUKUM PIDANA MATERIEL DALAM RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Abstract

Abstrak Tindak pidana terorisme (TPT) beraksi kembali dengan peledakan bom di kawasan Sarinah Jakarta, 14 Januari 2016, yang mengakibatkan korban sipil meninggal dunia, dan luka-luka. Aksi peledakan bom bunuh diri terhadap pelaku TPT, sebelumnya pemerintah mengaku sudah mendapat informasi adanya rencana aksi kelompok teroris. Namun, aparat tidak mengetahui kapan dan di mana lokasi serangan akan dilakukan. Dengan kejadian tersebut, pemerintah mengambil sikap untuk merevisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT) perlu segera dilakukan. Penetapan aspek hukum pidana materiel dalam RUU PTPT memberikan perumusan TPT dapat ditempuh kebijakan formulasi sebagai tindak pidana tertentu dengan sanksi pidana pokok, yang mengenal ketentuan minimum khusus dan maksimum khusus untuk pidana penjara atau pidana denda. Penetapan sanksi pidananya bersifat alternatif. Ajaran percobaan, pembantuan, pemudahan, dan permufakat jahat mengenal ajaran yang sempurna atau delik berdiri-sendiri, bahkan ditetapkannya sanksi pidana mati. Sistem pendanaan TPT diatur tersendiri dalam undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum. Abstract Terrorism criminal offense has acted back by exploding bombs at Sarinah area. It happened on 14 January 2016 causing civilian victims dead and injured. To the suicide bom explotion, actualy the government had already admitted and got this information about action plan of the terrorism group. Nevertheless, the government did not know and was unsure when the bombing action would happen and what places would be the target. With reference to the incident, the government has already taken a decision to revise Act No 15 of 2003 on Eradication of Terorism Criminal Offense immediately. The stipulation of material criminal law aspect in the draft Eradication of Terrorism Criminal Offense provides the formulation policy on terrorism criminal offense as a definite criminal offense with a basic criminal sanction recognizing a special minimum provision as well special maximum provision for imprisonment and criminal fines. The stipulation of criminal saction is an alternative. The theories of trial, assistance, amenity, agreement evil recognize perfect theories, and the death penalty is decided. Funding system of terrorism criminal offense is regulated separately in the Act as an act against the law.