IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH: STUDI KASUS KOMITE SMAN DAN SMKS KOTA SURABAYA

Abstract

Pendidikan memegang peran penting dalam proses peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menjadi faktor utama masa depan bangsa. Setiap warga negaraIndonesia berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaluiDinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mempunyai hak untuk mengarahkan,membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan di daerah.Permendikbud 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah mempunyai fungsi untukmeningkatkan peran komite sekolah. Peran komite sekolah dapat dilihat diPermendikbud Nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis bantuan danaoperasional sekolah regular, dan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi JawaTimur Nomor: 188.4/4157/101/1/2019, tentang penetapan petunjuk teknis biayapenunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) tahun 2019. Tujuanpenelitian ini adalah (1) mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaanPermendikbud 75 tahun 2016 dan (2) menggambarkan model implementasi kebijakanPermendikbud Nomor 75 tahun 2016. Dengan metode penelitian kualitatif, hasilpenelitian ini adalah (1) sebanyak 50% pengurus Komite sekolah menjabat sebagaipengurus diatas 6 tahun, (2) sebanyak42% pengurus Komite sekolah adalah hasilpenunjukkan bukan dari hasil pemilihan, (3) sebanyak 62% pengurus Komitesekolah tidak melakukan koordinasi dengan dewan pendidikan/dinas pendidikan,(4) sebanyak 38% pengurus Komite sekolah belum dilibatkan dalam kepanitiaanBOS dan BPOPP.Kata kunci: implementasi, komite sekolah, kebijakan publik