Menuju kesejahteraan: pemantauan kemiskinan di Kutai Barat, Indonesia

Abstract

Laporan ini disusun berdasarkan data yang dikumpulkan melalui survei kesejahteraan komprehensif yang dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Proyek Kemiskinan dan Desentralisasi CIFOR-BMZ pada awal 2006. Sebanyak sekitar 50 indikator kemiskinan dan kesejahteraan diukur dalam survei yang melibatkan lebih dari 10.000 rumah tangga di 222 dari 223 kampung di kabupaten Kutai Barat ini. Hasil survei ini disajikan bersama-sama dengan temuan studi kasus tambahan yang dilakukan dalam proyek yang sama. Laporan ini berisi hasil pengujian terhadap berbagai dimensi kemiskinan dan kesejahteraan. Datanya disajikan dalam bentuk tabel dan peta, serta beberapa potret untuk memberikan gambaran kondisi kabupaten ini sekarang. Beberapa temuan yang menarik antara lain: • Secara rata-rata, hampir sepertiga dari seluruh rumah tangga hidup dalam kondisi kesejahteraan yang kritis. • 52,1% rumah tangga sampel mengatakan bahwa mereka hidup dalam kemiskinan. • Pengetahuan dari 45,2% rumah tangga ada dalam kondisi kritis. • • • • • Hampir setiap satu dari empat rumah tangga mengalami kesulitan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi. Dari delapan lingkungan kesejahteraan (kesehatan, materi, pengetahuan; alam, ekonomi, sosial dan politik; prasarana dan pelayanan) yang diukur, setidaknya satu kondisi lingkungan kritis dialami oleh 87% rumah tangga sampel, dua kondisi kritis oleh 62% dan tiga kondisi kritis oleh 42%. Sekitar sepertiga dari semua rumah tangga hidup dalam lingkungan alam kritis, dan ini sering merupakan akibat dari pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Meskipun kohesi sosial relatif tinggi, konflik pada semua tingkat (biasanya tentang akses dan keuntungan dari sumber daya alam) meningkat. Hampir separuh dari semua rumah tangga sampel kurang tersentuh pemberdayaan politik dan kurang memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Data-data di atas sangat mengkhawatirkan, dan selaras dengan hasil survei terdahulu yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang melaporkan bahwa tingkat kemiskinan di Kutai Barat hampir mendekati 50%. Di sisi lain: • Prasarana dan pelayanan dasar pemerintahan tersedia bagi sebagian besar rumah tangga – meski dengan sejumlah keterbatasan di daerah-daerah terpencil. • Peluang ekonomi terus tumbuh, khususnya di kawasan dekat ibu kota kabupaten, Sendawar. Hampir 70% warga yang tinggal dan bekerja di sini hidup dalam kondisi lingkungan ekonomi yang cukup atau sejahtera. • Beberapa pekerjaan baru diciptakan dengan mempekerjakan ratusan pegawai negeri. • Pemerintah daerah mulai memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai proyek. Meski sering membawa reputasi negatif, banyak dari program tersebut yang memenuhi sasaran. • 75% rumah tangga sampel mengatakan bahwa masyarakatnya memiliki kohesi sosial yang kuat. Secara keseluruhan, desentralisasi dan program-program pemerintah daerah membawa banyak dampak positif terhadap kesejahteraan rumah tangga. Peluang ekonomi baru telah ditumbuhkan dan di banyak daerah prasarana dan pelayanan meningkat. Terlepas dari korupsi yang meluas, jeratan kalangan elit dan perilaku cari-untung dari para oknum pejabat dan usahawan, keuntungan ekonomi yang substansial dapat diciptakan dan dipertahankan di kabupaten ini. Tetapi kemajuan ini belum menyentuh semua orang. Dalam kenyataannya, data kemiskinan resmi menunjukkan terjadinya stagnasi kemiskinan pada tingkat yang lebih tinggi dibanding masa sebelum desentralisasi. Beberapa kelompok masyarakat masih sangat terpinggirkan, terutama mereka yang tinggal di kawasan hutan di pedalaman yang kurang memiliki akses ke pasar dan ke ibukota kabupaten. Kondisi rumah tangga yang dikepalai istri tanpa suami atau janda, dan yang memiliki anggota keluarga cacat atau yatim secara signifikan lebih buruk dibandingkan rumah tangga ‘biasa’. Model nafkah yang diperluas masih merupakan strategi penghidupan yang paling umum. Akan tetapi terdapat pergeseran yang kentara ke arah ketergantungan yang lebih besar terhadap pasar dan menurunnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan beras sendiri. Sumber daya alam memegang peran sangat penting, terutama rotan dan ikan sebagai sumber penghasilan yang paling utama. Lebih dari 80% rumah tangga menyatakan bahwa berburu merupakan aktivitas yang penting atau sangat penting bagi penghidupan mereka. Hutan sering menjadi jaring pengaman ekonomi yang sangat bernilai, khususnya bagi kelompok- kelompok yang rentan. Tingkat ketergantungan pada hutan juga beragam antara satu kelompok suku dengan kelompok suku lainnya. Kelompok dengan ketergantungan pada hutan paling besar adalah Penihing, Seputan, Kayan dan Bukat. Tetapi kesukuan bukanlah pembeda langsung kemiskinan. Tingkat keterpencilan beberapa kelompok suku lebih merupakan faktor penyumbang kemiskinan daripada ciri-ciri budaya tertentu. Penyebab kemiskinan dapat ditemukan pada berbagai jenjang. Ada penyebab yang berasal dari dalam rumah tangga sendiri, seperti tingkat pendidikan yang rendah atau lemahnya wawasan dalam membelanjakan pendapatan tunai. Penyebab lainnya lebih merupakan tanggung jawab jenjang yang lebih tinggi (pemerintah), seperti kurang memadainya anggaran kesehatan dan pendidikan, atau kurangnya pengakuan terhadap hak-hak kepemilikan lahan tradisional dan hak terhadap sumber daya alam. Selain itu, ada penyebab kemiskinan yang tidak dapat dikendalikan langsung oleh pemerintah, seperti bencana alam, kejadian makroekonomi dan topografi kawasan. Pengecualian besar dari kesimpulan bahwa keterpencilan selalu mengarah pada kemiskinan dapat ditemukan di Hulu Riam, sebuah kawasan di hulu jeram-jeram Mahakam. Sebagian besar indeks kesejahteraan di tempat ini hampir menyamai indeks kesejahteraan di Sendawar. Faktor utamanya adalah pendapatan warga dari sarang burung walet yang mahal dan emas. Tetapi kawasan ini sering terputus dari ibukota kabupaten, terutama saat bagian hulu Sungai Mahakam tidak bisa diarungi karena airnya banjir atau terlalu dangkal. Secara umum, desentralisasi di Kutai Barat telah menunjukkan maslahat dan mudarat awal. Adalah tanggung jawab pemerintah daerah untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosial pembangunan, sekaligus mewujudkan pembangunan yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Sejauh ini, pertumbuhan ekonomi Kutai Barat sangat bertumpuh pada eksploitasi sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui seperti kayu, batubara, emas, margasatwa, dll.