Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila

Abstract

The main issue of this research is about the implementation of global human rights values into the Indonesian legal system based on Pancasila. This research was normative legal research. The results concluded that the implementation of global human rights values into the legal system of a country cannot ignore the values that exist in the community concerned. Indonesia uses Pancasila as its legal ideals, which will then influence and serve as a guiding principle, criticism (norms of evaluation) and motivating factors in the organization of law (the establishment, discovery and application of law) as well as legal behavior. This puts Pancasila as a guiding star (leitstern) for the enactment of human rights law in Indonesia so as to make it in line with the human rights values contained in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Pancasila has become the basis of consistency binding of Indonesian legal system, so that the human rights norms contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia can serve both regulative and constitutive functions. The regulative function puts the human rights norms in the constitution (UUD) as a benchmark to see whether a law or positive law has been in line with the human rights ideals based on Pancasila. As a constitutive function that determines without the spirit of human rights in the Constitution, laws or positive laws will lose their meaning as a law that brings benefits to the society. Abstrak Indonesia sebagai negara hukum dan bagian dari warga masyarakat dunia, tidak dapat bersikap apatis terhadap persoalan hak asasi manusia (HAM). Permasalahan dalam penelitian ini mengenai implementasi nilai-nilai HAM global ke dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai HAM global ke dalam sistem hukum suatu negara tidaklah dapat mengabaikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Demikian halnya Indonesia dengan Pancasila sebagai cita hukumnya, yang akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (guiding principle), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, dan penerapan hukum) dan perilaku hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai bintang pemandu (leitstern) bagi pembuatan undang-undang HAM di Indonesia agar selaras dengan nilai-nilai HAM yang terdapat pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Pancasila telah menjadi dasar pengikat konsistensi dari sistem hukum Indonesia, sehingga norma HAM yang terkandung dalam UUD NRI 1945 dapat berfungsi regulatif maupun konstitutif. Fungsi regulatif menempatkan norma HAM dalam konstitusi (UUD) sebagai