PEMILIHAN MODEL KEAMANAN LAUT INDONESIA DENGAN FUZZY AHP DAN FUZZY TOPSIS

Abstract

Abstrak Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki luas lautan yang luas sebesar dua pertiga dari luas wilayah keseluruhan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi di antaranya illegal fishing, illegal logging, illegal mining, illegal migrant, human trafficking dan penyelundupan. Sehingga Indonesia memerlukan model pengamanan laut yang mampu mengoptimalkan resource yang ada. Proses pemilihan model pengamanan laut tidaklah mudah karena harus mempertimbangkan banyak kriteria sehingga keputusan yang diambil tidak salah, maka diperlukan suatu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat memperhitungkan segala kriteria yang mendukung pengambilan keputusan dalam menentukan model pengamanan laut yang cocok untuk Indonesia. Metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah Fuzzy AHP (Analytical Hierarcy Process) dan Fuzzy TOPSIS (Technique For Order Preference by Similarity to Ideal Solution). Hasil penilaian prioritas model pengamanan laut diperoleh sebagai berikut: [1] Single Agency Multy Task = 0.404, [2] Multy Agency Single Task = 0.295, [3] Single Agency Single Task = 0.228 dan [4] Multy Agency Multy Task = 0.073. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan model pengamanan laut yang paling cocok dengan kondisi Indonesia saat ini adalah "Single Agency Multy Task" dengan bobot prioritas 0.404. Melalui sistem "Single Agency Multy Tasks" persoalan pengawasan dan pengamanan laut dapat ditingkatkan karena model Single Agency Multy Task menghendaki adanya satu lembaga atau badan bersifat tunggal, integratif dalam pelaksanaan pengamanan laut Indonesia. Abstract Indonesia is an archipelagic country that has a vast ocean area of two-thirds of total area. Therefore, Indonesia has a high level of vulnerability such as illegal fishing, illegal logging, illegal mining, illegal migrants, human trafficking and smuggling. So Indonesia needs a marine safety model that is able to optimize existing resources. The process of selecting a marine security model is not easy because it must consider many criteria so the decision taken is not wrong, it is necessary a Decision Support System (DSS) can take into any criteria that support the decision making in determining a marine security model suitable for Indonesia. The methods used are Fuzzy AHP (Analytical Hierarcy Process) and Fuzzy TOPSIS (Technique For Order Preference by Similarity to Ideal Solution). The priority assessment of marine safety model are [1] Single Agency Multy Task = 0.404, [2] Single Agency Single Task = 0.295, [3] Single Agency Single Task = 0.228 and [4] Multy Agency Multy Task = 0.073. Therefore, this research recommends that the most suitable marine security model with Indonesia condition is "Single Agency Multy Task" with priority weight of 0.404. Through the Single Agency Multy Tasks system, marine surveillance and security issues can be improved because Single Agency Multy Task model requires a single, integrative body or entity in implementation of Indonesian marine security.