KONSTRUKSI INFORMASI POLITIK (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KOTA CIMAHI PASCA PENETAPAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PILKADA SERENTAK )

Abstract

Konsolidasi demokrasi lokal akan terwujud dengan baik jikalau informasi politik yang diberikan oleh institusi penyelenggara pemilu dan institusi politik melalui proses komunikasi politik dapat mendorong rakyat mendapatkan ‘gizi’ menerima informasi politik sehingga belajar tentang politik. Informasi politik dalam pilkada sentak merupakan bagian dari bagaimana kandidat “pasangan calon” Walikota Cimahi melakukan komunikasi politik untuk berlomba-lomba memberikan informasi politik mengenai prospective policy choice yang akan di usung nantinya. Ketika informasi politik masyarakat itu terpenuhi, tentu masyarakat bisa memilih dengan tanggung jawab besar secara rasional untuk memilih pemimpin di daerahnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang “menguntungkan” kepentingan rakyat itu sendiri. Tahun 2017 menjadi tahun politik bagi 101 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) Seretak di seluruh Indonesia. Terdapat 7 Provinsi, 76 Kabupaten dan 18 Kota yang mengikuti Pilkada serentak tersebut. Salah satu dari 18 Kota yang menggelar Pilkada tersebut adalah Kota Cimahi. Kota Cimahi memiliki daftar pemilih tetap sejumlah 375.722 orang yang menggunakan kedaulatannya untuk memilih pasangan calon Walikota yang akan memimpin daerahnya selama 5 tahun kedepan. Dalam pesta demokrasi menjadi hal fundamental bahwa, informasi politik menjadi penguat dalam kognisi politik yang nantinya di implementasikan pada ruang partisipasi politik itu sendiri. Pemberian informasi politik merupakan sebuah kewajiban bagi penyelenggara pemilu terutama KPU Kota Cimahi dan Partai Politik untuk memberikan Informasi politik kepada masyarakat.The consolidation of local democracy will be realized well if the political information provided by the electoral institutions and political institution through political communication can encourage people to get a 'nutrition' receive political information, so they can learn about politics. Political information in simultaneosly election is part of candidate “candidates pair” a Mayor Cimahi City can do political communication for competing to provide on political information about prospective policy choice that will be submitter later. When the political information of the citizen is fulfilled, the citizen can choose with a large responsibility and rationally to choose leader in their area, based on considerations that the common benefit of the people themselves. In 2017 is a political year for 101 regions that held the head simultaneous elections (Pilkada) throughout in Indonesia. There are 7 Provinces, 76 District and 18 Cities that participate in the simultaneous elections. One of the 18 cities that held the elections was Cimahi City. Cimahi City has a permanent voter list of 375,722 people who use its sovereignty to elect a Mayor candidate who will lead the region for the next 5 years. In the party of democracy, it is fundamental that political information becomes a reinforcement in political cognition that will be implemented in the space of political participation itself. Political education is an obligation for political organizers, especially for the General Election Commision (KPU) Cimahi City and Political Parties to provide political information to the public.