Identifikasi Sistem Informasi Manajemen Perbekalan Pada Instansi Pemerintah

Abstract

Efisiensi dan transparansi dalam manajemen perbekalan merupakan komponen penting yang harus dilakukan pada organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sistem informasi manajemen perbekalan pada instansi pemerintah di Indonesia karena pemerintah mendorong setiap instansi untuk mengembangkan sistem informasi dalam semua aktivitasnya untuk mendukung SPBE, termasuk pengelolaan perbekalan yang termasuk dalam barang milik negara (BMN).  Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah observasi tidak langsung, kajian literatur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi manajemen perbekalan dilakukan sesuai dengan instansi pemerintah masing-masing mulai dari pemerintah pusat, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah meskipun dengan sistem informasi yang sama. Sistem informasi tersebut tidak dapat diintegrasikan karena beberapa faktor yaitu keterbatasan teknologi dan infrastruktur, serta karakter dan proses bisnis setiap instansi berbeda-beda.  Efficiency and transparency in inventory management are essential components that must be implemented in organizations. This research aims to identify the inventory management information systems used by government agencies in Indonesia, as the government encourages each agency to develop information systems in all activities to support the Electronic-Based Government System (SPBE), including the management of inventory categorized as state-owned assets (BMN). The research method employed is descriptive qualitative, with data collection techniques including indirect observation, literature review, and documentation. The research results show that the implementation of inventory management information systems is carried out according to each government agency, ranging from the central government, ministries/agencies, to regional governments, although the same information systems are used. These systems cannot be integrated due to several factors, such as technological and infrastructure limitations, as well as the varying characteristics and business processes of each agency.