Regulation of Fraud in Civil Code: a Comparative Study Between The Indonesian Civil Code and Netherlands Nieuw Burgerlijk Wetboek

Abstract

A person who commits fraud will move something as if something happened and was right but the act does not correspond to reality. The purpose of this study is to examine the elements of Fraud in Article 1328 of the Indonesian Civil Code and examine the regulation of fraud (bedrog) in the civil code in the Netherlands. This research is a Normative Legal Research which is legal research carried out by examining library materials or secondary data. Normative legal research is also called doctrinal legal research. The results indicated that the explanation of the definition of fraud (bedrog) has been regulated in Article 1328 of the Civil Code, but the substantial understanding has not been regulated in Article 1328 of the Indonesian Civil Code, fraud in Dutch civil law is regulated in article 3:44 Nieuw Burgerlijk Wetboek. The recommendation that the author can note is that as one of the countries adopted by Indonesia, it is appropriate for Fraud to get elaboration and technical procedures to identify Fraud as a defect of will. Bedrog is defined by definition as an act in which a party entices another party to take certain legal actions by, among others: making false and deliberate statements; deliberately not disclosing the fact that it should be mandatory to disclose, and intentionally withholding or providing incomplete information. The formulation of the definition in the NBW should be a reference in the renewal of the Civil Code related to Bedrog.Seseorang yang melakukan Penipuan akan menggerakkan sesuatu seolah-oleh sesuatu itu terjadi dan benar tetapi sesungguhnya perbuatan itu tidak sesuai dengan kenyataannya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti unsur-unsur Penipuan dalam Pasal 1328 KUHPerdata dan meneliti pengaturan Penipuan (bedrog) dalam hukum perdata di Belanda. Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa penjelasan definisi mengenai Penipuan (bedrog) telah diatur dalam pasal 1328 KUHPerdata, namun pengertian secara substansial belum diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdata Indonesia, Penipuan dalam hukum perdata belanda diatur dalam Pasal 3:44 Nieuw Burgerlijk Wetboek. Rekomendasi yang dapat penulis catatkan adalah sebagai salah satu negara yang diadopsi regulasinya oleh Indonesia, sudah sepatutnya Penipuan mendapatkan penjabaran dan prosedur teknis untuk mengidentifikasi Penipuan sebagai cacat kehendak. Bedrog secara definisi diartikan sebagai tindakan di mana suatu pihak membujuk pihak lain untuk melakukan tindakan hukum tertentu dengan cara, antara lain: membuat pernyataan palsu dan sengaja; sengaja tidak mengungkapkan fakta bahwa yang seharusnya wajib untuk diungkapkan; dan dengan sengaja menahan atau memberikan informasi yang tidak lengkap. Rumusan definisi dalam NBW sudah selayaknya dapat menjadi acuan dalam pembaharuan KUHPerdata berkaitan dengan Bedrog.