KEDAULATAN SEMU: PRAKTIK PEMERINTAHAN NEGARA DAN DAERAH BENTUKAN BELANDA 1947-1948

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kedaulatan yang dimiliki oleh negara-negara dan daerah bentukan Belanda sekitar tahun 1947-1948, dengan mengambil contoh pada Negara Pasundan dan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB). Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Negara Pasundan didirikan oleh Kertalegawa pada 4 Mei 1947 yang didukung oleh van Mook. Usaha Kertalegawa kandas karena kurangnya dukungan dari tokoh Sunda. Belanda kembali mencoba mendirikan Pasundan setelah Jawa Barat dikuasai berkat Perjanjian Renville. Usaha ini berhasil pada 26 Februari 1948 dengan Wali Negaranya yakni R.A.A Wiranatakusumah, dan Perdana Menteri Adil Puradiredja. 2)DIKB dibentuk pada 12 Mei 1947 yang dihadiri oleh van Mook, diketuai oleh Sultan Hamid II dengan dibantu oleh lima orang anggota Badan Pemerintahan Harian dan seorang Sekretaris yang dipegang oleh pejabat Belanda. Sedangkan Dewan Kalimantan Barat (DKB) sebagai parlemen juga diketuai oleh pejabat Belanda. DKB beranggotakan 40 perwakilan tokoh-tokoh etnis/adat dan pemimpin swapraja seperti Sultan dan Panembahan. 3) Negara Pasundan dan DIKB adalah konstituen dari Pemerintahan Federal Sementara Belanda dengan mengadopsi sistem federal. Terjadi dualisme pemerintahan dimana Belanda tetap mempertahankan para pejabat dan pegawainya. Negara dan Daerah tidak memiliki kewibawaan dan kemerdekaan dalam membuat kebijakan karena tidak dijalankan 100% oleh masyarakat Indonesia KATA