Upaya Polri dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata di Wilayah Papua Tengah

Abstract

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua merupakan gerakan separatis yang memiliki maksud tujuan politik untuk memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memerdekakan Papua. Gerakan separatis ini meliputi kekerasan, penculikan dan pelanggaran HAM, hingga pembunuhan. Berdasarkan sejarahnya, gerakan separatis ini sudah berlangsung lama sejak tahun 1965 dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM). Keduanya telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat Papua dan meninggalkan akar permasalahan yang tak kunjung tuntas. Oleh karena hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap KKB tersebut serta mengetahui Pasal-pasal KUHP yang dapat ditegakkan dalam upaya penegakan hukum terhadap KKB. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya Polri memiliki peran yang sangat krusial dalam penanganan konflik KKB. Hal ini sejalan dengan fungsinya sebagai penegak hukum dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam penanganan terhadap kelompok provokasi, Polri melakukan pendekatan dengan masyarakat Papua dan bersama-sama membuka ruang dialog guna menumpas akar permasalahan.