TATA KELOLA ARSIP PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Abstract

Kegiatan tridharma perguruan tinggi menghasilkan rekaman informasi yang tersimpan sebagai arsip. UU 43 Tahun 2009 serta Perka ANRI Nomor 24 Tahun 2011 tersirat bahwa PTN wajib memiliki LKPT. PTN-BH memiliki eklusifitas dibandingkan PTN, yaitu otonomi regulasi internal dengan sedikit intervensi dari pemerintah. Data bersumber dari studi pustaka, kuantitatif melalui form pertanyaan selanjutnya diperdalam menggunakan kualitatif melalui wawancara terhadap arsiparis maupun Kepala LKPT. Data yang terkumpul direduksi, disajikan dan disimpulkan dengan fokus sampel PTN-BH beserta regulasi masing-masing. Kumpulan data dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif. Tugas, fungsi dan tanggung jawab LKPT adalah mengelola arsip statis beserta pembinaan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi. PTN-BH memiliki keleluasaan dalam pengaturan pengelolaan perguruan tinggi. Empat universitas sebagai sampel PTN-BH, memiliki regulasi internal terkait tata kelola arsip perguruan tinggi. ANRI selaku lembaga pembina kearsipan nasional telah mengeluarkan beberapa pedoman kearsipan, namun PTN-BH memiliki otonomi internal yang menyebabkan ketidakseragaman tata kelola arsip di lingkungan PTN-BH. Peran penting LKPT menjaga khazanah arsip perguruan tinggi, seyogyanya diimbangi dengan penerapan kebijakan dan dukungan sumber daya (manusia, anggaran, sarana prasarana maupun sumber daya lainnya). Keberadaan LKPT disarankan dapat berdiri sendiri sesuai dengan berlakunya standar nasional.