PENCANTUMAN KLAUSUL JAMINAN DALAM USAHA MODAL VENTURA DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35/POJK.05/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Abstract

Pada awalnya, regulasi Modal ventura mengatur bahwa Modal ventura adalah pembiayaan yang esensinya penyertaan modal sementara. Kedudukan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha adalah mitra, sehingga keuntungan dan kerugian seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (POJK/35/2015) telah mengubah konsep modal ventura dengan mengatur jenis pembiayaan usaha produktif yang berbasis pinjam meminjam. Pada praktik, pembiayaan usaha produktif ini dianggap lebih memberikan kedudukan yang lebih kuat bagi Perusahaan Modal Ventura dengan mencantumkan klausul jaminan dalam perjanjiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Eksistensi klausul jaminan pada usaha modal ventura; dan menganalisis (2) Akibat hukum pencantuman klausul jaminan dalam usaha modal ventura. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil (1) Berdasarkan perkembangan regulasi modal ventura setelah POJK/35/2015 eksistensi klausul jaminan diperkenankan dalam usaha modal ventura dengan skema pembiayaan usaha produktif yang berbasis pinjam meminjam, namun tidak tepat apabila dicantumkan dalam usaha modal ventura berupa penyertaan modal sementara; (2) Pencantuman klausul jaminan dalam usaha modal ventura ini berakibat hukum dalam pembiayaan usaha produktif dan akan mengikat para pihak serta memberikan hak kepada perusahaan modal ventura untuk mengeksekusi objek jaminan apabila perusahaan pasangan usaha wanprestasi.