PENGARUH TEKANAN PUBLIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERHADAP KEMANDIRIAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PSIKOTOPIKA/NARKOTIKA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO. 5/1997 DAN UU NO.22/1997

Abstract

Tujuan umum dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tekanan publik dan organisasi kemasyarakatan terhadap kemandirian hakim dalam memutuskan perkara psikotropika/narkotika sebagaimana diatur dalam UU No 5/1997 dan UU No 22/1997. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tekanan publik dan organisasi kemasyarakatan terhadap kemandirian hakim dalam memutuskan perkara psikotropika/narkotika sebagaimana diatur dalam UU No 5/1997. Hal tersebut dikarenakan tidak efektifnya pengawasan internal atau fungsional perilaku hakim pada badan peradilan. Salah satu yang menjadi penyebab adalah kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai, proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, dan belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan publik dan organisasi kemasyarakatan dianggap berpengaruh terhadap kemandirian hakim dalam memutuskan perkara psikotropika/narkotika sebagaimana diatur dalam UU No 22/1997. Para hakim akan sangat memperhatikan pendapat masyarakat terhadap kasus yang ditangani termasuk dalam kasus narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Dalam membuat sebuah putusan hakim harus benar benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum ada. Nyatanya memang sulit untuk mengukur secara sistematis tentang putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan namun ada indikator 162 yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak