Kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Laps))

Abstract

Salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui jalur non litigasi adalah melalui Badan Penyelesian Sengketa Konsumen (BPSK). Selain itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengamanatkan pendirian lembaga guna menyelesaikan sengketa konsumen sektor jasa keuangan yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen (LAPS). Penelitian dilakukan secara normatif. Kajian ditekankan pada kewenangan penyelesaian sengketa konsumen pada lembaga pembiayaan antara BPSK dengan LAPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK berwenang menyelesaikan sengketa konsumen akhir, kewenangan yang dijalankan oleh BPSK diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hanya saja mengenai putusan yang dikeluarkan BPSK terkait kasus lembaga pembiayaan khususnya yang mengandung unsur perjanjian kredit sering kali dibatalkan oleh Mahkamah Agung dikarenakan BPSK dinilai tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terdapat unsur perjanjian. Kewenangan LAPS diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. LAPS membagi lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan dalam 6 lembaga, yang pendiriannya dilakukan OJK dengan bekerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan. LAPS yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen lembaga pembiayaan adalah BMPPVI (badan mediasi pergadaian, pembiayaan, dan modal ventura Indonesia).