PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR BERORIENTASI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) MELALUI PENGUATAN KOORDINASI FUNGSIONAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) (Studi Kasus di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)

Abstract

Pembangunan wilayah pesisir dan perbatasan memiliki banyak tantangan dan permasalahan, diantaranya adalah ketidakselarasan antara pemerintah pusat dan daerah. Rendahnya nilai akuntabilitas kinerja pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah salah satunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat penguatan koordinasi fungsional terhadapRKPD yang berorientasi pada percepatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – Juni 2016. Lokasi penelitian di Kabupaten Sambas yang merupakan wilayah pesisir dan perbatasan dengan potensi sumber daya perikanan yang cukup besar. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan angket sebagai alat bantu pengumpulan data. Informan dipilih secara purposive sampling sebanyak 42 orang pejabat struktural lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sambas. Data kualitatifdianalisis secara deskriptif dan data yang bersifat kuantitatif dianalisis dengan pendekatan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Sambas fluktuatif dalam periode 2010 – 2015, namun secara agregat mengalami peningkatan. Penurunan tingkat kesejahteraan dicerminkan oleh nilai IPM berkorelasi dengan penurunan laju pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan terus meningkat yang menandakan bahwa sub sektor perikanan lebih stabil dan dapat diandalkan sebagai sub sektor unggulan. Hasil analisis penguatan koordinasi fungsional RKPD menunjukkan bahwa koordinasi lingkup SKPD di Kabupaten Sambas sudah memiliki kinerja yang baik, yaitu dengan rata-rata nilai skor secara keseluruhan adalah 2,32 (77,21%) dan masuk ke dalam klasifikasi “kuat”. Kinerja yang baik ini dapat menjadi modal utama dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Sambas sebagai wilayah pesisir dan perbatasan sehingga dapat menjadikan Kabupaten Sambas sebagai salah satu wilayahperbatasan yang berkembang.Title: Strenghtening of Coordination of Functional Work Plan of Local Government (RKPD) Through Development Coastal Areas Based on Human Development Index (A Case Study in Sambas Regency, West Kalimantan)Development of coastal areas and the border has many challenges and problems, including the lack of central and local governments policys. The low performance accountability of development policy in RKPD is one of the issues. This study aimed to analyze the level of functional coordination strengthening against RKPD oriented to accelerate the achievement of Human Development Index (HDI). This study was conducted in March-June 2016. The research location in Sambas Regency which is the border with the coastal areas and has its potential fisheries resource. Primary and secondary data were used in this study. This study uses a survey by questionnaire as a tool for data collection. purposive sampling as many as 42 people SKPD scope of structural officials in Sambas regency. Data were analyzed descriptively qualitative and quantitative data was analyzed by a statistical approach. The results showed that the human development index in Sambas regency fluctuated in the period 2010 - 2015, aggregatlye increased. Decreased levels of well-being mirrored by HDI value correlates with decreased growth rate in the value of GDP per capita. GDP growth rate fisheries sub-sector continues to increase indicating that the fisheries sub-sector is more stable and reliable as the leading sector. The results of the analysis of functional coordination enhancement RKPD show that the coordination sphere SKPD in Sambas district already has a good performance, with an average value of the overall score was 2.32 (77.21%) and can be classified as “strong”. This good performance can be a major capital in Sambas district development planning process as coastal and border regions in order to make Sambas district became one of the developing border areas.