PENGARUH POLITIK HUKUM TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Abstract

Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana hubungan Politik hukum Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, Bagaimana Pengaruh Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional. Guna menjawab pertanyaan diatas, Pengumpulan data dalam penelitian libary reserch adalah tehnik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari tela`ah arsip atau studi pustaka yang ada pada bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kekuatan politik telah mempengaruhi dalam pembentukkan suatu produk hukum, salah satunya produk hukum tentang system pendidikan nasional. Dalam mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional pemerintah Indonesia memiliki suatu peraturan yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan dalam UUD tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan hasil dari konsesus politik. Setidaknya ada 5 pengaruh politik terhadap pendidikan yaitu: (a) Politik berpengaruh pada aktivitas pendidikan dalam penciptaan nilai-nilai dan harapan-harapan warga negara seperti apa yang dibutuhkan oleh negara, (b) politik berpengaruh pada anggaran pendidikan, (c) politik berpengaruh terhadap sumberdaya pendidikan seperti gaji guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan guru, (d) politik berpengaruh pada sistem persekolahan seperti struktur sekolah, sistem penghargaan terhadap guru, dan sistem penerimaan siswa, (e) politik berpengaruh pada mutu lulusan yang diihat dari bagaimana lulusan pendidikan berperilaku politik, berperilaku budaya, berperilaku ekonomi dan berperilaku sosial. Dari hasil penelitian di atas, seharusnya pemerintah Indonesia mampu menciptakan suatu produk hukum sistem pendidikan nasional yang mampu meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan di Boyolali khususnya, dan Sistem Pendidikan Nasional umumnya.