Analisis Yuridis Penanganan Perkara Perdata dengan Mediasi untuk Meneguhkan Esensi Negara Hukum di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A

Abstract

Dalam Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 tahun 2016 disebutkan bahwa para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Dan ketentuan pasal sebelumnya yang mewajibkan para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Ketentuan-ketentuan baru ini dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dan keberhasilan mediasi dalam penanganan penyelesaian penyelesaian perkara perdata di Pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Pengaturan Hukum tentang Penanganan Perkara Perdata di Indonesia, bahwa mediasi dalam perkara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tidak efektif di dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan dari sudut waktu, sehingga akan memperpanjang waktu, yang pada akhirnya tidak bisa memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan; (2) Pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 kurang efektif, karena mediasi hanya untuk melaksanakan mekanisme formalnya, tidak berupaya untuk menemukan solusi terbaik dalam penanganan perkara, dan sengketa yang diajukan ke pengadilan; (3). Kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi yang dilakukan oleh para pihak di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung adalah disebabkan oleh: (1) Faktor Para Pihak;  (2) Faktor Tidak Ada Iktikad Baik; (3) Faktor Ketidakmampuan Mediator; (4) Faktor Tidak Adanya Dukungan Advokat melalui Mediasi.