PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP) DI INDONESIA

Abstract

Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur yang sangat besar. Dari total kebutuhan pendanaan investasi strategis infrastruktur untuk kurun waktu 2015 s.d. 2019, Pemerintah hanya mampu menyediakan pendanaan kurang dari separuhnya saja. Indonesia perlu mencari alternatif sumber-sumber pendanaan lain dalam mendanai kebutuhan infrastrukturnya. Melalui studi literatur dan kebijakan/regulasi, salah satu alternatif yang diharapkan menjadi model penting penyediaan infrastruktur adalah skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) halmana pihak swasta dapat berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur mulai dari aspek pendanaan, disain, konstruksi, operasi, hingga pemeliharaan infrastruktur berdasarkan perjanjian kerjasama. Untuk mendukung program KPBU ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah menyediakan fasilitas fiskal pada tiap tahap pelaksanaan proyek KPBU.