Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN): Studi Kasus Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Abstract

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur ditetapkan sebagai ProyekStrategis Nasional (PSN) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu KotaNusantara. Di balik ambisi percepatan pembangunan, proyek ini berpotensi mengancameksistensi hak ulayat masyarakat adat yang secara turun-temurun mendiami wilayah tersebut,seperti Suku Balik, Paser, dan Kutai. Artikel ini mengangkat dua permasalahan utama, yaitubagaimana perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat dalam proyekpembangunan IKN, dan tantangan serta hambatan dalam implementasi perlindungan tersebut.Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis efektivitas regulasi yang ada danmengusulkan solusi guna menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam kontekspembangunan PSN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif denganpendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Dalam kajian normatif, mengulas instrumenhukum seperti UUPA, UU Kehutanan, dan peraturan tentang masyarakat adat yang relevandengan pembangunan IKN. Studi kasus memperlihatkan adanya tumpang tindih klaim lahan,lemahnya pengakuan hukum formal terhadap masyarakat hukum adat, serta terbatasnyapartisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Hambatan utama terletak padakesenjangan antara norma hukum negara dan realitas sosial masyarakat adat. Artikel inimerekomendasikan beberapa langkah strategis seperti penguatan pengakuan formal melaluiperda, konsultasi partisipatif yang inklusif, serta pembentukan mekanisme perlindungan yangmenjamin keadilan agraria bagi masyarakat adat dalam pembangunan IKN.