Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Ditinjau dari Hukum Islam

Abstract

This paper describes policy issues related to refugees in Indonesia. Indonesia is not bound by the Convention of the Refugee 1951 or the 1967 Protocol, but Indonesia is a transit country that accommodates and manages a number of refugees who fled conflict areas from various countries. This study aims to examine the Indonesian government's policy towards refugees and analyze it from an Islamic principle on humanity as well as on Islamic law. The results of this study indicate the policies of the Indonesian government when viewed from the humanitarian principles in Islam. It cannot be said to have guaranteed the security, welfare, and safety of refugees. This can be seen from the absence of government regulations contained in the Law of the Republic of Indonesia which guarantees that the rights of refugees are fulfilled.Keywords: Convention of the Refugee, Refugee, Islamic Law AbstrakTulisan ini mengurai permasalahan kebijakan terkait pengungsi di Indonesia. Diketahui bahwa Indonesia tidak terikat dengan Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967, namun Indonesia termasuk negara transit yang menampung dan mengurus sejumlah pengungsi yang melarikan diri dari wilayah konflik dari berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi dan membandingkannya dengan pandangan Islam khususnya dalam perlakuan terhadap pengungsi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia jika ditinjau dari prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum Islam. Hal itu belum dapat dikatakan telah menjamin keamanan, kesejahteraan, dan keselamatan pengungsi. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya regulasi pemerintah yang tertuang dalam Undang–Undang Republik Indonesia yang menjamin hak pengungsi terpenuhi.Kata Kunci: Konvensi Pengungsi, pengungsi, prinsip kemanusiaan, hukum Islam