Menikahi Perempuan Hamil Karena Zina dan Kedudukan Anak Zina Perspektif Fikih dan Hukum Positif

Abstract

Zina merupakan salah satu dosa besar dalam Islam yang memiliki dampak hukum, moral, dan sosial bagi pelaku serta masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dan kedudukan anak hasil zina dalam perspektif fikih serta hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap pandangan ulama dari berbagai mazhab fikih, serta analisis terhadap peraturan hukum nasional, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara ulama terkait kebolehan menikahi wanita hamil akibat zina. Sebagian membolehkannya dengan syarat tertentu, seperti adanya masa iddah dan tobat, sedangkan sebagian lainnya melarangnya hingga wanita tersebut melahirkan. Dalam konteks hukum positif, anak hasil zina hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, sementara hubungan dengan ayah biologis memerlukan pengakuan melalui mekanisme hukum. Ketidaksinkronan antara hukum Islam dan hukum positif ini menciptakan tantangan dalam menyelaraskan nilai-nilai agama dengan kebutuhan hukum modern. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam menyelesaikan persoalan hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dan status anak hasil zina. Harmonisasi antara prinsip syariat dan regulasi hukum nasional diperlukan untuk memberikan solusi yang adil dan komprehensif, sekaligus melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial.