Polisi dalam Arus Radikalisme, Intoleransi, dan Disintegrasi Bangsa

Abstract

Proses reformasi telah menimbulkan harapan masyarakat meningkat begitu tinggi dalam kehidupan bernegara. Muncul persepsi bahwa reformasi merupakan kemenangan rakyat terhadap penguasa, yang hal itu menimbulkan dorongan dalam masyarakat untuk melakukan koreksi di segala bidang pembangunan. Namun karena koreksi tidak mendapat tanggapan yang memadai bahkan seperti tidak dihiraukan, mulai muncullah tindakan-tindakan radikal dalam masyarakat sebagai upaya untuk mendapat perhatian dari penguasa. Masa kini, dalam aliran politik, istilah radikal dan radikalisme dikaitkan dengan suatu “paham” sebagai pandangan hidup, dimana radikalisme dijadikan sebagai suatu ideologi. Maraknya tindakan radikal dan intoleransi dalam kehidupan masyarakat sangat mungkin menjadi penyebab sekaligus konsekuensi timbulnya disintegrasi masyarakat. Dalam kondisi masyarakat seperti ini tindakan radikal dan intoleransi dimungkinkan tumbuh secara sumbur. Antagonisme antara peran polisi dengan munculnya radikalisme dan intoleransi mejadi problem institusi. Perlu diwaspadai bahwa perubahan sikap masyarakat yang intoleransi ke sikap radikal jika tidak didekati secara persuasif justru dapat menimbulkan ketakutan dan memperbesar kecurigaan ke arah tidak obyektifnya tindakan polisi. Untuk mengatasi hal ini, kontrakkontrak horisontal antar warga dalam proses demokratis sangat memadai. Sebab dalam perspektif positivis, negara itu memiliki hak untuk mengintervensi civil liberties demi stabilitas keamanan masyarakatnya, karena negara tak lain daripada pencerminan kepentingan civil society.