Menalar Dilema Aktor dan Model Kerjasama dalam Kerjasama Pemerintah-Swasta

Abstract

There is an alternative to cultivating bureaucracy. Therefore, the limitations of development financing are positioned as obstacles in the provision of public services. As a result, the provision of public services depends on the dynamics that occur in joint collaboration, between the government and the private sector. In reality, there is no market that is free from government intervention. On the other hand, market structuring is contrary to the paradigm of bureaucracy in public services. It becomes interesting then to see the meaning of public goods in public services and also the relation of the functions of services to economic functions from the collaboration between the government and the private sector. This research is qualitative-descriptive using desk-research. The results of this study indicate that the provision of public services can be quasi-public goods when there is an inability of the government to provide public services and the perceived imbalance from the use of public goods. In addition, the service functions and economic functions of the government-private cooperation can work together in providing public services. Muncul adanya alternatif untuk mewirausahakan birokrasi. Oleh karena, keterbatasan pembiayaan pembangunan diposisikan sebagai kendala dalam penyediaan layanan publik. Akibatnya, penyediaan layanan publik bergantung pada dinamika yang terjadi dalam kolaborasi bersama, antar pemerintah dan pihak swasta. Pada kenyataan, tidak ada pasar yang bebas dari intervensi pemerintah. Di sisi lain, strukturisasi pasar bertentangan dengan paradigma birokrasi dalam pelayanan publik. Menjadi menarik kemudian melihat pemaknaan barang publik dalam layanan publik dan juga keterkaitan fungsi pelayanan dengan fungsi ekonomi dari adanya kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta. Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan menggunakan desk-research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyediaan layanan publik dapat menjadi quasi-public goods ketika terjadi ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik maupun ketidakseimbangan yang dikaibatkan dari pemanfaatan barang publik. Selain itu, fungsi pelayanan maupun fungsi ekonomi dari adanya kerjasama pemerintah-swasta dapat berjalan bersama dalam memberikan layanan publik.