ANALISIS SPASIAL DALAM PENENTUAN DAERAH PROVINSI BERCIRI KEPULAUAN

Abstract

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (UU 23 tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah, daerah provinsi yang berciri kepulauan adalah daerah provinsi yang berkarakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan daftar daerah provinsi yang berciri kepulauan sesuai dengan definisi yang tercantum dalam peraturan perundangan di atas. Metode untuk mendapatkannya adalah dengan menghitung luas laut, luas daratan, dan mengklasifikasikan daerah provinsi yang membentuk gugusan pulau. Penghitungan luas laut dilakukan terhadap provinsi yang memiliki garis pantai dengan menggunakan analisis buffering paling jauh 12 mil laut ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila jarak dua daerah provinsi kurang dari 24 mil laut maka dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah ( equidistance) dari wilayah antara dua provinsi tersebut. Sementara itu, data luas daratan diperoleh dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Kemudian data luas laut dan daratan disandingkan untuk mendapatkan daftar provinsi yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya. Langkah terakhir adalah dengan mengklasifikasikan daerah provinsi yang membentuk gugusan pulau. Dari 34 daerah provinsi di Indonesia yang memiliki garis panta,i dihasilkan 16 daerah provinsi memiliki luas lautan lebih besar daripada luas daratan, sementara 6 daerah provinsi membentuk gugusan pulau. Kata kunci : analisis spasial, batas wilayah, daerah provinsi berciri kepulauan, garis pantai, pengelolaan laut