ANALISIS KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERKELANJUTAN

Abstract

Kebijakan pengadaan pemerintah berkelanjutan telah menjadi mandatori namun belum ada model pengukuran implementasi kebijakannya. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi actor, model, dan alternative model kebijakan pengadaan pemerintah berkelanjutan. Penelitian kualitatif dilakukan dengan pendekatan normatif yuridis melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan aktor kebijakan pengadaan pemerintah berkelanjutan adalah Lembaga kebijakan pengadaan pemerintah, sembilan kementerian, dan seluruh pemerintah daerah. Secara implisit, model kebijakan dengan pendekatan kelembagaan digunakan dalam pengadaan pemerintah berkelanjutan yang mempunyai kelemahan berupa model pengukuran keberhasilan kebijakannya belum ada dan komunikasi-koordinasi-kerjasama antar lembaga masih belum optimal. Model alternative dapat digunakan berupa pendekatan rasional dan incremental. Implikasinya para actor kebijakan perlu mengembangkann model pengukuran keberhasilan dan indicator capaian pengadaan pemerintah berkelanjutan.