Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Baru

Abstract

Penundaan diberlakukannya Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan dengan Perpu No. 1/1992 itu pada dasarnya tidak akan berubah "substansi"dari hal yang telah diatur dalam UULLAJ. Secara garis besar undang-undang tersebutmengandung unsur-unsur "represif, yang cenderung mengedepankan unsur punitif dalammenerapkan suatu hukum. Dan UU ini juga bersifat "fasilitatif', melahirkan hak-hak barubagi subjek hukum. Dengan demikian dapat dikatakan UU ini dinilai tidak konstektualdengan kultur dan kurang partisipatif dengan kondisi sosial masyarakat.